Selasa, 13 Oktober 2020

Mengenal Lebih dekat Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) dan dinamika yang terjadi saat ini

 



Keberadaan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) di Aceh sudah hampir 20 tahun dan sudah mendapatkan pengesahan Badan hukum oleh Kemenkumham sebagaimana surat keputusan nomor AHU-0076441.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidy.


Saat ini jamaah MPTT sudah puluhan ribu jamaah, baik yang ada di Aceh maupun diberbagai provinsi serta sejumlah negara di Asia Tenggara.


Dalam pelaksanaan pengkajian tauhid Tasawuf di Aceh selama ini sering mendapat hujatan bahwa majelis ini membawa misi menyesatkan sehingga sejumlah ulama di Aceh ikut terasut bahkan ada masyarakat di kabupaten / kota di Aceh mengusulkan bahwa ajaran dari Abuya H Amran Waly Al-Khalidy sesat dan harus ditolak kehadiran sehingga sangat meresahkan para jamaah MPTT-I, bahkan aksi menolak Majelis Pengkajian Tsuhid Tasawuf datang dari para tokoh yang Nita Bene dari MPU kabupaten Aceh Selatan serta sejumlah tokoh termuka disejumlah kabupaten di Aceh.


Kemudian, pengurus MPTT-I DI Aceh yang telah diakui keberadaan hingga dibelahan negara di Asia, telah beberapa kali memohon kepada Majelis permusyawaratan ulama (MPU) Aceh untuk membuka ruang audensi, namun gagal sebab MPU belum memberi kesempatan bertemu kepada MPTT-I.


Selain itu, diberbagai media sosial sering muncul hujatan miring kepada MPTT- I dari berbagai kalangan yang belum mengenal ajaran dari Abuya H Amran Waly Al -Khalidy bahkan telah terjadi beberapa kali aksi anarkis dengan membakar nama posko MPTT menyerang jamaah ketika hendak melakukan zikir tentunya dilakukan oleh kelompok anti MPTT.


Dalam perjalanan pengkajian tauhid tasawuf ini, pihak pengurus bersama guru – guru dari dayah – dayah yang mendukung MPTT pernah juga melakukan audensi dengan Gubernur Aceh, Polda Aceh juga instansi pemerintah lainnya untuk menjelaskan keberadaan MPTT-I di Aceh sebab selama ini keberadaan Majelis ini telah digoreng atau terprovokasi oleh orang – orang yang tidak bertanggungjawab.


Agar tidak meluas penolakan pengkajian tauhid tasawuf di Aceh yang berujung konflik yang dilakukan secara sepihak dari segelintir warga yang tidak paham keberadaan MPTT-I di Aceh, parah jamaah pengkajian tauhid tasawuf meminta kepada pemerintah Aceh agar segera mencari solusi atau jalan keluar agar terhindar konflik antar masyarakat dalam menjalankan ibadah pengkajian tauhid tasawuf di Aceh yang terbukti banyak jamaah sadar dan berbuat kebajikan.


Banda Aceh, 13 Oktober 2020, Ketua MPTT-I Aceh.

H Kamaruzaman,S.Pdi, MM


Tidak ada komentar:

Posting Komentar